You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
PPD Sudah Komitemen Beri 600 Bus ke DKI
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

PPD Siapkan 600 Bus untuk DKI

DKI Jakarta akan mendapatkan pinjaman ratusan armada bus dari Perum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD). Ini sebagai salah satu cara, untuk mengatasi permasalahan transportasi umum di Ibukota.

Sekarang kami sudah dapat komitmen dari PPD. Kan PPD mau dikasih 600 bus

"Sekarang kami sudah dapat komitmen dari PPD. Kan PPD mau dikasih 600 bus," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/12).

Kesepakatan ini terjadi, setelah sebelumnya Basuki meminta kepada Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan terkait rencana peminjaman ratusan bus. Nantinya bus-bus dari PPD tersebut akan dibayar rupiah per kilometer. "Kami akan bayar rupiah per kilometer," ucap Basuki.

Basuki Pertanyakan Pengadaan Bus oleh PT Transjakarta

Untuk itu, lanjut Basuki, Pemprov DKI Jakarta akan membutuhkan banyak sopir untuk mengoperasikan ratusan bus tersebut. Namun mereka harus memiliki sertifikat terlebih dahulu. "Semua sopirnya akan di training dulu. Mesti punya sertifikat dong," tuturnya.

Kerjasama ini bertujuan menghilangkan kendaraan bobrok di Ibukota. Pihaknya juga telah mengandangkan ribuan unit metromini yang tidak laik jalan. Akibatnya ratusan sopir metromini melakukan aksi mogok pada hari ini.

"Jadi saya ingatkan, kalau metromini, baik pemilik, sopir dan kernet, kalau anda berani mogok, saya habisin kalian," tandas Basuki.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1183 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati